Bila menimbang-nimbang fenomena politik lokal di Jambi, terutama pada saat kampanye pemilihan kepala daerah, kesimpulan yang sering kita peroleh adalah pesimisme terhadap demokrasi prosedural atau general election. Dengan kencangnya politik uang, politik dagang sapi, jual beli suara, dan manipulasi suara, atau sekadar mobilisir rakyat, seakan-akan idealitas pemilu adalah langka jika bukan muhal. Yang terjadi adalah demokrasi semu dan pemilu yang semata rutinitas ajang menghambur-hamburkan anggaran.

Visi, misi, integritas, kredibelitas, idealisme, rekam jejak dan capaian pembangunan para calon kepala daerah tidak menjadi indikator utama preferensi politik masyarakat Jambi. Adalah uang, pencitaraan media, dan relasi patronase yang berfungsi sebagai indikator preferensi politik mereka. Artinya, tubrukan ekses negatif modernitas (kesadaran moneteristik/citraan mediatik) dan tradisionalisme (relasi patronase) yang menyebabkan si A memilih calon Y atau Z. Dan bukan rasionalitas demokratik.

Jika mencocok-cocokkan tesis Weber tentang fase perkembangan masyarakat, kita akan melihat ketumpangtindihan fase sejarah masyarakat Jambi kontemporer, yakni antara modernisme yang legal rasional dan tradisionalisme. Ketumpangtindihan ini tidak mendukung demokratisasi dan budaya demokrasi. Sebaliknya, ia malah memendam dan menendang keduanya.

Di permukaan, praktik dan mekanisme politiknya demokratis memang; pemilihan umum dengan asas-asanya adalah puncak idealisme demokrasi secara simbolik. Namun, pada dasar dan pondasi kesadaran masyarakatnya, pemilihan umum nyata-nyata tidak demokratis.

Pikiran-pikiran ini dalam perjalanannya lantas menjelma sebagai paham yang menolak general election sebagaimana riuh disuarakan segelintir ahli politik belakangan ini. Tapi kesimpulan dan ekspresi politik semacam itu bukan solusi alternatif yang tepat bagi demokratisasi di level lokal.

Alternatifnya bagi kami adalah mendorong kearifan lokal atau tradisionalisme sebagai instrumen demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat Jambi; tradisionalitas sebagai pendorong rasionalisasi masyarakat. Melalui ini, dua keuntungan didapat. Pertama, demokratisasi politik mengalami evolusi, rasionalisasi, dan progresivisasi. Kedua, kearifan lokal, yakni khasanah adat Jambi dapat sekaligus terkonservasikan dan dikembangkan.

Alternatif tersebut sebenarnya sejalan dengan anjuran Soedjatmoko, Sartono Kartodirdjo, hingga Kuntowijoyo. Hanya, konteks ruang-waktunya yang berbeda. Jika mereka mempermasalahkan pembangunan, kami mempermasalahkan demokratisasi di level lokal Jambi. Tapi kesimpulannya tak jauh beda secara substansial: nilai-nilai tradisional dimanfaatkan sebagai tenaga endogen pembangunan atau demokratisasi politik sembari men-survive-kan nilai-nilai tradisional itu di tengah hantaman modernitas yang bisa saja menamatkan eksistensisnya.

Untuk melangkah ke alternatif itu, pertama-tama perspektif dan teori-teori demokrasi impor dari barat kita singkirkan dahulu. Kemudian, dengan bangga hati kita mencoba mencari akar tradisi demokrasi dari hamparan nilai-nilai tradisional Jambi.

Kita bisa menggeneralisasinya dari seloko adat, pepatah-petitih, mitos, dan artefak kultural lainnya. Tidak hanya menggenaralisasinya, namun juga mempublikasikan, dan kalau mungkin mematerialkannya dalam tata politik lokal atau paling tidak mematerialkannya ke dalam tradisi politik lokal Jambi. Misalnya, bagaimana adat Jambi mewacanakan idealitas seorang pemimpin daerah yang demokratis. Dari upaya ini, kita dapat benar-benar mengharapkan otonomi politik daerah yang sesungguhnya.

Tetapi, seorang kawan dalam diskusi Swarna Bhumi kali ini sempat pesimistis bahwa Jambi memiliki akar tradisi demokratis. Pasalnya, sejarah Jambi penuh dengan budaya feodalisme kerajaan, tradisionalisme, dan relasi patronase. Namun pada kepesimisannya juga terbersit optimisme. Menurutnya, beberapa seloko Jambi bermakna demokratis dan padanya diterangkan pula bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap: pemimpin sebagai pelopor.

Demikian sekadar resume diskusi Komunitas Swarna Bhumi bertema “Pilkada di Negeri Dongeng”, 24 November 2009 di Ngeband Resto Nologaten. Nantikan diskusi-diksusi kami selanjutnya. Swarna Bhumi, Meretas Batas Tradisi.