swarnabhumi.org – meretas batas tradisi

Apakah Bangsa/daerahmu akan kau biarkan terbungkuk-bungkuk dalam ketidaktahuannya.
Siapa yang bakal memulai kalau bukan kalian, pemuda.
(Pramoedya Ananta Toer)

Saatnya Kita Bangkit Bersama

Pelajaran yang harus diambil dari sejarah terbentuknya negeri ini adalah bagaimana mengorganisasikan ide-ide luhur tentang kemerdekaan. Artinya,dari banyak organisasi pada masa pra kemerdekaan, seperti Jong Java, Jong Sumatra, dan lain-lain adalah realisasi dari kehendak bersama tentang idealnya negara-bangsa.

Masih segar dalam ingatan, bagaimana butir-butir Sumpah Pemuda. Hal itu adalah pinanda ada kehendak merdeka dari segala macam bentuk penindasan saat itu. Mulanya adalah kesamaan bahasa, persatuan dan tujuan.

Senada hal itu, begitulah yang diharapkan dengan mahasiswa Jambi Yogyakarta dengan segala macam komunitas sosialnya. Sebagaimana diketahui bersama, Jambi adalah provinsi yang memiliki banyak kabupaten. Sebut saja ada kabupaten Bungo, Kerinci, Batanghari, Tebo, Muaro Jambi, Bangko, Sarolangun, Tungkal, dan masih banyak yang lainnya.

Kenyataan ini sebenarnya adalah modal berharga apabila bersatu dalam ide maupun tindakan. Perpaduan dan tata kelola yang baik antara Sumberdaya Daya Alam dengan Sumber Daya Manusia adalah keniscayaan untuk menuju tarap kehidupan yang lebih baik bagi Jambi ke depan.

Mari lihat, di kancah nasional, apa yang menggembirakan dari Jambi. Padahal diketahui, otonomi daerah memberi kesempatan lebih leluasa bagi masing-masing daerah untuk memberdayakan sekaligus mengembangkan potensi-potensi daerahnya. Sebut saja, kesempatan mengenyam pendidikan formal belum merata, apalagi kualitasnya belum menjanjikan, kesehatan mahal, keamanan masih jadi masalah, karena tingginya angka kriminal.

Di samping itu, kehidupan orang rimba terancam punah, lantaran hutan segar dieksploitasi secara membabi-buta oleh oknum-oknum tertentu. Begitu juga dengan harga karet dan sawit turun drastis. Singkat kata, sektor pertanian dan perkebunan masih menyita masalah. Ini mewartakan, masyarakat kita sedang pusing tujuh keliling. Padahal jadi rahasia umum, masyarakat Jambi terhitung masyarakat yang giat bekerja. Sejurus dengan itu, beberapa orang pejabat Jambi disandera Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diam Tak Lagi Emas

Kondisi semacam ini adalah basis pembenaran bahwa saatnya kita memosisikan diri sebagai panjang tangan masyarakat. Segala pentuk penyimpangan yang terjadi di Jambi harus disikapi secara kritis. Itulah tugas kita.

Bukan sebuah persoalan, jika kita semua masih di Jogja atau di mana pun berada (luar-dalam Jambi), karena jarak antara pulau Jawa, Sumtara, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya sudah ada solusi. Kini telah ada fasilitas komunikasi yang bisa mengantarkan masukan-masukan kita terhadap perbaikan Jambi. Niscaya, seiring waktu, kerja keras bersama akan ada hasilnya. Yakinlah, karena tidak ada pekerjaan yang menafikan hasil. Sekeras apapun batu bakal bisa berlobang kalau terus-terusan terkena pukulan air.

Di tengah genangan persoalan ini, relevan apa yang diungkapkan oleh Pram di atas, siapa yang bakal memulai kalau bukan kalian, pemuda. Dalam hal ini, haruskah pemuda diam, dengan berasumsi diam adalah emas. Kiranya diam adalah bahasa yang justru mengesahkan segala tindak tanduk keliru itu.

Merumuskan Paradigma Baru

Dalam hal ini, perlunya merumuskan cara pandang baru dalam diri atau kelompok sosial mahasiswa Jambi Yogyakarta (ex; KPJY dan Komunitas Swarnabhumi). Baik secara visi-misi atau pun program-program kerja, bahwa perubahan yang diimpikan harus datang dari kondisi realitas yang terjadi. Artinyo, butuh perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang matang untuk menuju cita-cita bersama.

Hemat saya, paradigmanya adalah memosisikan kepentingan daerah sebagai bagian kepentingan tertinggi dari mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya. Mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berdikari secara prinsip dan berdemokrasi dalam setiap laku kehidupan. Apa pun persoalan yang sedang melilit di daerah harus ada penyelesaian tepat sasaran.

Kita ketahui bersama, pemerintah Jambi masih bercorak feodal. Artinya, Pemerintah masih enggan menerima masukan dari masyarakat. Kritik dianggap dosa besar yang harus dijauhi, sementara demonstrasi dianggap asal muasal lahirnya anarkhisme yang dangkal.

Dalam bahasa lain, pemerintah lebih senang ngurusin masyarakat yang bodoh, karena dinilai tidak mengganggu stabilitas. Di samping itu, pemerintahan yang berjalan saat ini tanpa ada perpaduan yang kuat dengan masyarakat. Masyarakat terlihat jalan sendiri, pemerintah juga jalan sendiri. Akhirnya, wajar jika perubahan tidak dirasakan oleh lapisan akar rumput (grass root).

Akhirnya, kenikmatan bernegara dengan segala macam fasilitasnya hanya dimiliki oleh mereka yang sedang duduk di kursi kekuasaan. Sedangkan masyarakat akar rumput masih berjibaku dengan keringat mempertahankan hidup.

Meruntuhkan Egoisme Kekanak-kanaan

Selama ini, saya melihat jika sebagian pelajar Jambi itu enggan meluangkan waktu untuk berorganisasi, apalagi kalau program-program kerja organisasi dianggap melelahkan. Mereka lebih suka main-main dan hura-hura. Sudah saatnya egoisme individu dihancurkan, dan membangun tali kesepahaman baru bahwa kita adalah agen-agen masyarakat Jambi. Apa salahnya meluangkan sebagian waktu untuk membicarakan dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang melilit Jambi.

Merebut Ruang Ingatan

Dalam sejarahnya, pemuda adalah kelas sosial yang selalu berdiri di garis depan untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Tidak ada kata menyerah dan tunduk pada kondisi yang sudah ada saat ini. Puncak dari segala bentuk perjuangan adalah menuju pintu gerbang kemerdekaan. Buktinya, pada tahun 1928, 1945 dan 1998 adalah catatan emas bagi kaum muda, karena berhasil membawa perubahan di negeri ini. Meminjam idiom dalam film si Jago Merah; pantang pulang sebelum api padam.

Akhir kata, kepada seluruh mahasiswa Jambi se-Indonesia, termasuk kami pribadi, mari kita bersama bersatu dalam ide. Walaupun pulau memisahkan, tapi tujuan tetap kita pegang dan jalankan.

Adalah hal yang luar biasa apabila segala potensi seluruh pemuda Jambi menyatu dalam satu kehendak bersama. Sudah barang tentu akan ada perubahan fundamental di Jambi.

Jadi, patut malu aku jadi orang Jambi, bila tidak meluangkan sebagian waktu untuk menziarahi Tanah Jambi dengan segala persoalannya.

By;
Jumardi Putra, Pegiat Komunitas Swarnabhumi Yogyakarta, 27 Oktober 2009.

Kondisi paska-modernitas – atau bolehlah kita sebut juga dengan rezim pasar bebas – mengarahkan manusia pada kompetisi-kompestisi ilutif, baik pada tingkatan material maupun metameterial. Individu-individu di dalamnya tidak sama sekali berkompetisi sebenarnya. Sebab, syarat kompetisi adalah kondisi perbedaan, setidaknya dalam kompetisi terdapat dua eksistensi yang berbeda.

Namun nyatanya rezim pasar bebas bukan memproduksi berupa-ruba perbedaan. Sebaliknya, ia justru memproduksi homogenitas produk, dari komoditas material hingga komoditas jasa bahkan konseptual dan virtual. Artinya, mode sekaligus orientasi produksi pasar bebas tak lain kecuali “reproduksi” semata.

Misalnya saja jasa pendidikan—yang insitusinya karena “kebijaksanaan” pasar bebas telah terkorporasikan—menjual jurusan kebutuhan konsumen yang laku di pasar pendidikan, yang bersesuaian dengan trend pasar. Jurusan-jurusan itu berorientasi pekerjaan praktis dan pragmatis. Teknik informatika, kedokteran, teknik industri, psikologi industri contohnya.

Melihat sebuah universitas yang di dalamnya terdapat tiga jurusan itu ternyata meraih kesuksesan dan keuntungan tak terkira (kendati sekadar iklan sloganistik), kemudian berduyun-duyunlah universitas-universitas lainnya membuka jurusan-jurusan macam itu. Inilah reproduksi: upaya penjiplakan buta secara kolosal berdasar prinsip keuntungan. Atau ngenesnya berdasar prinsip hanya sekadar berjuang demi hidup, demi eksistensi (survival of the fittest) dalam pasar pendidikan.

Inilah budaya massa; kediktatoran pasar bebas. Semua universitas pada akhirnya sama saja jurusannya. Yang membedakan hanya tampilannya, simbolnya, formatnya, kemasannya, bungkusnya. Pluralisme bukan dalam isi, tapi dalam bentuk: rasionalitas formal kantian.

Kepraktisan dan pragmatisme konsumen ini dipengaruhi pula oleh logika tempo pendek dan logika berpikir dangkal yang terimpor ke indonesia dari pusat-pusat industri maju. Inilah instanitas, logika sarwa cepat yang menghindari resiko dan kerugian setipis mungkin, sambil berspekulasi “tentang” keuntungan setebal mungkin, logika bisnis yang secara natural dan tanpa sadar merasuk hingga level terdalam kesadaran manusia modern; dengan kata lain sebuah hegemoni atau kekerasan simbolik rezim pasar bebas.

Di pinggiran sana, nasib jurusan-jurasan lama pun tak terurus. Bisa terurus bila saja ia mau menerima imperatif rezim pasar bebas. Atau akan diurus bila pada jurusan-jurusa lama terlihat sesuatu yang dapat mendongkrak rating dan citra sebuah korporasi institusi pendidikan.
Keunikan tertelan homogenitas pasar. Tradisi runtuh. Identitas raib. Keunggulan komparatif sebuah korporasi institusi pendidikan, yang seharusnya jadi daya tawarnya dalam kompetisi pasar pendidikan yang secara teoritis meminta variasi jurusan, justru lenyap. Individualitas sangat-sangat tak direkognisi dalam rezim pasar bebas.

Dalam kondisi pasif tersebut, sebuah korporasi institusi pendidikan hanya bisa melakukan pencitraan, pengiklanan, simulasi, membentuk realitas baru. Tapi pada kenyataannya realitas bentukan tersebut tak pernah ada. Contohnya sertifikasi iso UIN Sunan Kalijaga pada 2009 ini. Secara konseptual, sertifikasi ISO tersebut menunjukkan bahwa mutu manajemen dan pendidikan korporasi institusi pendidikan yang menerimanya telah terjamin. Ini simulasi total. Senyatanya hal itu tak pernah ada. Kemayaan ini menunjukkan bagaimana ilutif dan metafisisnya lingkungan pasar bebas.

Rezim pasar bebas pada realitanya lebih dahsyat tingkat represifitasnya daripada rezim politik otoriter. Rezim pasar bebas seutuhnya metafisik; seolah-olah dibelakang semua ini kita bisa melihat polisi pasar (mark-pol) yang mengatur dan mensensor komoditas yang tak dikehendaki pasar, persis seperti thinkpol-nya George Orwell.
Begitu pula yang terjadi pada bisnis politik. Isu-isu politik dan langkah-langkah politik politisi atau program-programnya mengikuti imperatif rezim pasar bebas. Seluruh politisi, sebagaimana tampak belakangan ini, mengikuti kecenderungan pasar politik dengan menjual isu cicak vs buaya, centurygate, koin Prita, dan seterusnya dan seterusnya.

Ideologi para politisi yang tak sesuai dengan kondisi objektif pasar dikantongkan dulu. Suatu nanti, ketika [trend] pasar memerintahnya mengeluarkan, mengobral, dan menjual ideologi tersebut sebagai isu komoditas politik, maka ia akan menurutinya tanpa sadar dengan senang hat. Dan ajaibnya, menurut politisi pasar tersebut, penjualan ideologi tersebut wajar-wajar saja, alamiah, natural, memang sudah selayaknya begitu. Padahal sebaliknya: sama sekali tak alamiah, tapi by market design, rekonstruksi pasar, sabda pasar.

Kompetisi dalam rezim pasar bebas, jika terus kita telurusi, rupa-rupanya sekadar kompetisi simbolik, bukan kompetisi substansial. Dan simbolisasi kompetisi komoditas pada rezim pasar bebas inilah yang terus-menerus membentuk kesadaran masyarakat massa: kesadaran simbolisme, kesadaran semu, percaya pada ilusi, percaya pada kemayaan virtualitas.

Sesungguhnya kesadaran tipe ini amat dekat dengan kesadaran mistika: keprimitivan dalam kemodernan. Lingkungan pasar bebas merupakan kesejatian metafisis, sama sejatinya dengan metafisika ketuhanan.

Metafisika, bila sejarah salah-salah menafsirkannya, maka ia bisa jadi ideologi. Amat bahaya. Maka karena besifat metafisik-mistis, pasar bakal melahirkan dogmatismenya sendiri, dan akhirnya melahirkan nasionalisme bahkan chauvinisme atau primordialismenya sendiri.

Pasar bebas akan menjadi amat eksklusif dan tertutup. Ia tak mau lagi mengapresiasi dan berdialog dengan the others, bahkan alter egonya sendiri. Ketertutupan rezim pasar bebas ini bertolakbelakang dengan “doktrin” kompetisi pasar terbuka (free fight liberalism).

Pasar penuh dengan aturan-aturan, regulasi-regulasi yang tak terkonstitusikan baik secara tertulis maupun tak tertulis. Pasar pada akhirnya merupakan otoritas dan kekuasaan politik tersendiri berstatus ontologi metafisik.

Dalam khazanah pemikiran politik modern, pasar bisa kita samakan dengan negara. Hanya, negara bersifat fisik. Dan kesamaan antara pasar dan negara sebagai institusi otoritas politik (dan ekonomi) tersebut mendapatkan pembenarannya ketika belakangan ini para miliyarder dunia pemilik trans national corporation sepakat membentuk departemen keuangan dunia dan departemen kesehatan dunia. Mereka ingin memprokalmirkan sebuah negara dunia metafisik: rezim pasar bebas yang diktator (Global Justice Update).

Pasar, pada titik terakhir maka akan berperan sebagai tuhan yang mengatur segala-galanya, yang mahakuasa. Pasar adalah materialisasi tuhan, namun tetap mempertahankan keabstrakan dan kemetafisisannya. Kekuasaan terpusat pada pasar. Aih, dunia macam apa ini tuhan?

Dan kini kita terjajah secara absolut oleh pasar. Pasar mendehumanisasikan kita, membendakan seluruh sendi kehidupan.
Maka humanisasi dalam kediktatoran rezim pasar bebas sekarang ini berarti kemerdekaan dari pasar untuk menjadi manusia historis-aktif seutuhnya; gerakan literasi dan konsientisasi universal manusia dari rezim pasar bebas diktatorial. Sekarang, di sinilah makna gerakan dan strategi kebudayaan kita, revolusi pendidikan kita, teologi pembebasan kita: memerdekakan budaya dari pasar, memerdekakan pendidikan dari pasar, dan memerdekakan agama dari pasar; tak sekadar merdeka dari pasar tapi juga menaklukkan pasar; melakukan kerja inversi wacana dari market kuasa menjadi rakyat kuasa.

Musuh bersama kita sangat jelas sekarang kawan. Musuh bersama kita adalah pasar dan tidak lagi pemimpin-pemimpin diktator besar seperti Hitler, Stalin, Mussoloni, Soeharto, atau esbeye. Welcome neolib; monggo rezim pasar bebas diktatorial. Masuklah ke bahtera kami!

II
Maaf bila renungan ini tak beranjak dari teori-teori barat, sehingga renungan ini barangkali tak menarik buat Anda. Memang pekerja teori seperti Adorno, Erich Fromm, John Fiske, dan lain sebagainya telah mengemukakan situasi penjajahan market yang mana civil society tak bebas di dalamnya.

Kendati terdapat banyak kesamaan di sana-sini dengan teori mereka, namun sengaja saya tak menyelipkan pemikiran mereka di dalamnya (kecuali think-pol-nya Orwell sebagai pembanding). Sebab, saya masih yakin secara empirikal, barat dan timur berbeda. Teori barat semestinya kita tempatkan hanya sebagai pembanding atau referensi, teman ngobrol; bukan bos yang tahu segalanya, yang berhak memerintah seenak perutnya sendiri.

Mereka yang menganggap barat sebagai mercusuar teori, jiwanya belum merdeka. Sebaliknya, mereka yang terlalu mendewakan tradisi timur dan resisten terhadap pandangan barat, juga tak bisa kita tolerir.
The other perlu sejauh terdapat kondisi etika diskursif: sikap kesejajaran antara “aku” dengan “alter-aku” atau the other. Antara tradisi [timur] dengan teori barat sejajar. Karena sejajar, artinya tak ada siapa yang menguasai siapa dan tiada siapa menang-siapa kalah, maka sudah selayaknya keduanya saling berdialog, saling menginspirasi mengatasi resesi [peradaban] global yang mengkerangkeng kebebasan manusia merealisasikan dirinya. Ih, kayaknya kok ideal banget kali ya? Sementara sekian.